
Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY Dorong Pembaruan Tata Kelola Pangan Lokal Melalui Review Pergub Nomor 71 Tahun 2020
Yogyakarta – Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY melakukan kajian review terhadap Peraturan Gubernur DIY Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tata Niaga Pangan Lokal. Kajian ini dilakukan untuk memastikan regulasi tata niaga pangan lokal tetap relevan dengan perkembangan regulasi nasional, perubahan kelembagaan, dinamika rantai pasok pangan, serta kebutuhan pembangunan pangan di DIY.
Pergub Nomor 71 Tahun 2020 disusun dalam konteks kebijakan pangan yang berbeda dengan kondisi saat ini. Seiring perkembangan kebijakan nasional, telah terjadi sejumlah perubahan penting, antara lain pembentukan Badan Pangan Nasional, penerapan perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS-RBA, penguatan kebijakan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal, serta berkembangnya berbagai instrumen baru dalam tata kelola pangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar perlunya penyesuaian regulasi di tingkat daerah.
Hasil kajian menunjukkan terdapat sejumlah materi dalam Pergub yang perlu diselaraskan dengan regulasi dan kelembagaan terkini. Di antaranya terkait jenis komoditas pangan lokal, pola tanam, distribusi dan perdagangan pangan, mekanisme penetapan harga acuan, sistem informasi tata niaga pangan, kelembagaan produsen, serta mekanisme pengawasan. Pergub juga belum mengakomodasi secara memadai perkembangan peran Badan Pangan Nasional dan kebijakan nasional mengenai percepatan penganekaragaman pangan.
Review ini tidak hanya melihat kesesuaian regulasi, tetapi juga mengevaluasi implementasi Pergub di lapangan. Kajian mencakup inventarisasi regulasi, evaluasi pelaksanaan, identifikasi permasalahan dan kesenjangan implementasi, serta penyusunan rekomendasi perbaikan tata niaga pangan lokal. Dengan pendekatan tersebut, regulasi yang dihasilkan diharapkan lebih mampu menjawab kebutuhan aktual sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah.
Salah satu temuan penting kajian adalah adanya perubahan kondisi pangan DIY yang perlu direspons melalui kebijakan yang lebih adaptif. Ketahanan pangan DIY secara umum menunjukkan kondisi yang baik, dengan Indeks Ketahanan Pangan tahun 2024 mencapai 84,15 dan seluruh kabupaten/kota berada pada kategori sangat tahan. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam memastikan produksi pangan lokal terserap secara optimal, memperkuat rantai pasok, meningkatkan posisi tawar produsen, serta menghubungkan produksi dengan kebutuhan pasar.
Pada komoditas beras, misalnya, DIY secara rata-rata mengalami surplus produksi dibandingkan konsumsi. Namun, surplus tersebut tidak secara otomatis menjamin seluruh kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dari produksi lokal. Sebagian produksi dapat mengalir ke daerah lain karena pertimbangan harga dan pasar, sementara pada saat tertentu DIY tetap perlu mendatangkan beras dari luar daerah untuk menjaga ketersediaan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan tata niaga yang mampu menghubungkan produksi, distribusi, pasar, dan kebutuhan konsumen secara lebih efektif.
Perubahan kelembagaan juga menjadi perhatian dalam review Pergub. Sejak tahun 2020, telah berkembang berbagai aktor dan instrumen baru dalam ekosistem pangan, antara lain Badan Pangan Nasional, ID FOOD, food hub, Koperasi Desa Merah Putih, serta Badan Gizi Nasional melalui Program Makan Bergizi Gratis. Perkembangan tersebut membuka peluang baru bagi penyerapan dan pemasaran produk pangan lokal, namun sekaligus memerlukan pengaturan mengenai pembagian peran dan koordinasi antarpihak.
Selain itu, perkembangan Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu peluang strategis dalam memperkuat pasar pangan lokal. Keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menciptakan potensi permintaan terhadap berbagai komoditas pangan lokal, mulai dari beras, hortikultura, telur, daging, hingga ikan. Karena itu, penguatan hubungan antara produsen pangan lokal dengan ekosistem MBG menjadi salah satu aspek yang relevan dalam pengembangan tata niaga pangan ke depan.
Dari sisi daerah, perubahan kebijakan juga menunjukkan perlunya memperkuat keterhubungan antara tata niaga pangan dengan agenda ketahanan pangan dan pengendalian inflasi. Program Lumbung Mataraman, digitalisasi pemasaran, pengembangan food bank dan food rescue, serta penguatan kelembagaan BUM Desa, koperasi, kelompok wanita tani, dan UMKM pangan menjadi bagian dari ekosistem yang perlu diintegrasikan dalam kebijakan pangan daerah.
Kajian juga mempertimbangkan tantangan ke depan, termasuk perubahan iklim, risiko El Niño dan La Niña, transformasi rantai pasok, digitalisasi tata niaga, kebutuhan traceability, serta tuntutan terhadap standar keamanan dan keberlanjutan pangan. Perubahan tersebut menuntut tata kelola pangan yang tidak hanya berorientasi pada distribusi, tetapi juga mampu membangun rantai pasok yang tangguh, transparan, efisien, dan berkelanjutan.
Berdasarkan analisis Regulatory Impact Assessment (RIA) dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, kajian merekomendasikan agar Pergub Nomor 71 Tahun 2020 dicabut dan digantikan dengan Peraturan Gubernur yang baru. Rekomendasi tersebut didasarkan pada perubahan regulasi nasional, perubahan pembagian kewenangan, perkembangan kelembagaan pangan, serta kondisi implementasi Pergub yang sebagian normanya sudah tidak berjalan secara efektif.
Regulasi baru nantinya diarahkan untuk lebih fokus pada penguatan tata niaga pangan lokal, dengan memperjelas pembagian peran antarpemangku kepentingan, memperkuat sistem informasi pangan, menyempurnakan mekanisme penetapan harga, serta memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi petani, koperasi, UMKM, dan pelaku usaha pangan lokal. Monitoring dan evaluasi juga perlu diperkuat agar regulasi tidak hanya menjadi norma administratif, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan dan memberikan dampak bagi masyarakat.
Sejalan dengan itu, rancangan kebijakan baru juga diarahkan untuk memperkuat penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Substansi yang disiapkan mencakup peningkatan produksi dan produktivitas, diversifikasi konsumsi pangan, pengolahan dan hilirisasi, standardisasi mutu dan keamanan pangan, pengembangan UMKM, pemasaran produk pangan lokal, pemberdayaan masyarakat, serta tata kelola implementasi melalui rencana aksi daerah.
Melalui pembaruan regulasi tersebut, Pemda DIY diharapkan dapat membangun tata kelola pangan lokal yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, memperkuat keterhubungan antara produsen dan pasar, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta mendukung kesejahteraan petani, peternak, pembudidaya ikan, koperasi, UMKM, dan pelaku usaha pangan. Pada akhirnya, penguatan tata niaga pangan lokal diharapkan dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga ketahanan pangan, mengendalikan inflasi, dan mewujudkan sistem pangan DIY yang tangguh dan berkelanjutan.
