Hadapi Tantangan Ekonomi Semester II/2026, Pemda DIY Siapkan Tujuh Langkah Strategis Pengendalian Inflasi

TPID DIY    1 bulan yang lalu

YOGYAKARTA — Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) memperkuat langkah antisipasi dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan menjelang paruh kedua tahun 2026. Melalui High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-DIY yang digelar di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Kamis (23/07/2026), Pemda DIY secara resmi memetakan tujuh pilar prioritas pengendalian inflasi untuk Semester II/2026. Langkah ini diambil untuk merespons berbagai tantangan ekonomi regional, mulai dari ancaman perubahan iklim, potensi kenaikan harga energi, hingga lonjakan konsumsi akibat meningkatnya arus wisatawan ke Wilayah Yogyakarta. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan bahwa laju inflasi yang terukur dan terkendali merupakan pondasi utama keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, stabilitas harga secara langsung berdampak pada tingkat daya beli masyarakat serta kepastian iklim usaha di DIY. "Pengendalian inflasi tidak boleh dipahami sekadar sebagai upaya menjaga angka statistik semata. Di balik setiap pergerakan harga, ada daya beli rumah tangga, kelangsungan usaha, pendapatan petani, serta tingkat kepercayaan publik yang harus kita jaga bersama," tegas Sri Sultan. Tujuh Fokus Strategis Pemda DIY Untuk memitigasi risiko gejolak harga di paruh kedua tahun ini, Pemda DIY mengarahkan seluruh anggota TPID dan pemangku kepentingan untuk berfokus pada tujuh prioritas intervensi: Penguatan Sektor Produksi Pangan: Modernisasi sarana pascapanen melalui penyediaan alsintan, optimalisasi jaringan irigasi, serta perluasan sistem pompanisasi di kawasan sentra pertanian. Mitigasi Risiko Iklim: Intensifikasi Program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan kesiapsiagaan para petani menghadapi ancaman kekeringan dan dampak fenomena El Niño. Efisiensi Distribusi Logistik (Prinsip 3 Tepat): Penataan rantai pasok bahan pokok agar Tepat Lokasi, Tepat Waktu, dan Tepat Sasaran guna meminimalisasi disparitas harga antarwilayah. Optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD): Pemetaan terintegrasi daerah surplus dan defisit guna menjamin kelancaran pasokan komoditas vital. Pemetaan Konsumsi & Pemantauan Demand: Mengantisipasi lonjakan permintaan bahan pokok pada periode puncak kunjungan wisata (high season). Penguatan Cadangan Pangan Daerah: Sinergi berkelanjutan bersama Perum BULOG dalam mengamankan stok pangan strategis. Optimalisasi Dukungan Anggaran Daerah: Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terukur untuk menopang program subsidi, keterjangkauan harga, serta perlindungan sosial. Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Pemda DIY juga terus memperluas jangkauan edukasi publik melalui gerakan MRANTASI (Masyarakat lan Pedagang Tanggap Inflasi). Program ini melibatkan sinergi lintas elemen, mulai dari institusi pendidikan, organisasi kewenangan lokal seperti PKK, hingga kalangan akademisi dan pelaku usaha. Inflasi Terkendali, Sinergi 4K Terus Diperkuat Dalam kesempatan yang sama, Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY mencatatkan bahwa kondisi inflasi daerah hingga pertengahan tahun ini masih relatif aman dan berada dalam koridor target. Per Juni 2026, laju inflasi tahunan (yoy) DIY berada di angka 2,91%, lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata inflasi nasional sebesar 3,34%. Capaian positif ini turut membawa DIY meraih penghargaan sebagai Provinsi Terbaik Kedua Pengendalian Inflasi Wilayah Jawa-Bali Tahun 2026. Kepala Perwakilan BI DIY, Sri Darmadi Sudibyo, menyampaikan bahwa keberhasilan menjaga laju inflasi di DIY tidak terlepas dari implementasi Kerangka Kerja 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). Meski demikian, pihak Bank Indonesia mengimbau agar seluruh pihak tetap waspada terhadap potensi tekanan harga dari sektor energi nonsubsidi serta dinamika cuaca ekstrem di Semester II. Sinergi data berbasis geoportal dan keterpaduan intervensi pasar akan terus ditingkatkan demi menjaga ketahanan pangan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.